Di Majelis Nasional, para anggota parlemen pada Selasa, 17 November 2026, memberikan suara untuk menghapus larangan menyewakan hunian berperingkat energi buruk, yakni hunian yang mendapat peringkat F atau G dalam diagnosis kinerja energi (DPE). Amendemen yang diajukan oleh Rassemblement national itu lolos tipis: 108 suara mendukung, 102 menolak, dan 7 abstain, sementara pemerintah menentangnya.
Isu ini berdampak langsung pada Paris (75) dan Île-de-France. Ibu kota termasuk salah satu wilayah administratif dengan jumlah bangunan berlabel energi buruk terbanyak di Prancis. Namun, perlu dicatat bahwa pemungutan suara ini belum mengubah undang-undang: rancangan tersebut masih harus melanjutkan prosesnya di Parlemen.
Amandemen tersebut ditandatangani Frédéric Falcon, anggota parlemen dari RN yang mewakili Aude, yang sebelumnya juga mengajukan rancangan undang-undang dengan tema serupa. Amandemen ini dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tentang pemulihan dan desentralisasi sektor perumahan, yang digagas Menteri Vincent Jeanbrun dan disetujui Senat pada Juli.
Secara konkret, aturan ini menghapus jadwal standar kelayakan energi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Iklim dan Ketahanan tahun 2021. Jadwal tersebut melarang penyewaan hunian berlabel G mulai 1 Januari 2025, kemudian hunian berlabel F mulai 1 Januari 2028 dan hunian berlabel E pada 2034. RN, UDR, Droite républicaine, dan sebagian anggota kelompok Horizons memilih mendukung, sementara kelompok kiri menentangnya.
Pemerintah menginginkan pelonggaran dengan aturan yang jelas. Rancangannya mengatur bahwa pemilik dapat kembali menyewakan hunian yang boros energi jika menandatangani kontrak pekerjaan renovasi dengan perusahaan dan membayar uang muka. Pekerjaan tersebut kemudian harus diselesaikan dalam tiga tahun untuk rumah tapak dan lima tahun untuk hunian di gedung apartemen yang dimiliki bersama. Pengecualian juga diatur jika renovasi menghadapi kendala teknis atau hukum.
Menurut kementerian, versi ini seharusnya memungkinkan hampir 700.000 rumah tetap dipasarkan atau kembali dipasarkan pada 2028. Karena itu, Vincent Jeanbrun menyatakan tidak setuju dengan amendemen tersebut dan membela rencana renovasi yang ambisius. Orang-orang di sekitarnya merangkum situasi ini dengan sebuah ungkapan: « Pemerintah mengusulkan, Parlemen memutuskan ».
Untuk saat ini, belum ada keputusan. Pemungutan suara atas keseluruhan rancangan undang-undang dijadwalkan pada Selasa, 24 November 2026. Setelah itu, akan dibentuk komisi gabungan yang beranggotakan anggota parlemen dan senator untuk berupaya menyepakati satu versi bersama. Karena itu, penghapusan larangan secara total masih bisa saja dibatalkan dalam prosesnya.
Selama belum ada undang-undang baru yang disahkan, aturan yang berlaku saat ini tetap diterapkan. Sejak 1 Januari 2025, hunian yang mendapat peringkat G tidak lagi dianggap layak untuk kontrak sewa baru, perpanjangan kontrak, atau perpanjangan otomatis. Harga sewa hunian berperingkat F dan G tetap dibekukan, seperti yang berlaku sejak musim panas 2022. Kontrak sewa yang masih berlangsung tidak terdampak oleh pemungutan suara ini.
Bagi pemilik properti, sebaiknya jangan menunda pekerjaan yang sudah direncanakan. Rincian kewajiban dijelaskan di situs Kementerian Transisi Ekologis, dan layanan publik France Rénov' mendampingi proyek renovasi secara gratis.
Organisasi-organisasi tidak membuang waktu untuk mengecam rancangan undang-undang tersebut. Menurut Manuel Domergue dari Fondation pour le logement des défavorisés, ini merupakan kemenangan « populisme iklim » dan kabar buruk bagi para penyewa. Ia menuntut pemungutan suara ulang.
Koalisi Rénovons menyebutnya sebagai hadiah bagi kalangan paling berada. Menurut perkiraan mereka, satu dari dua hunian berperingkat energi buruk yang disewakan dimiliki oleh 30% rumah tangga terkaya. Dari kubu kiri, anggota parlemen LFI Anaïs Belouassa-Cherifi mengingatkan bahwa perumahan juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat. Hunian berperingkat energi buruk sering kali terasa sangat dingin pada musim dingin, lalu berubah menjadi seperti oven pada musim panas.
Di Paris, persoalan ini sama sekali bukan hal abstrak. Menurut Insee, 326.000 hunian utama di Paris masuk kategori F atau G. Kita teringat kamar-kamar kecil bekas kamar pembantu di bawah atap seng, bangunan tua yang sulit diisolasi dari luar, atau gedung-gedung apartemen dengan kepemilikan bersama yang pekerjaan renovasinya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disetujui.
Di kota yang mencari tempat tinggal saja sudah terasa seperti melewati banyak rintangan, persoalan ini memecah pendapat. Di satu sisi, para pendukung amendemen khawatir sejumlah hunian akan keluar dari pasar. Di sisi lain, berbagai asosiasi khawatir ribuan penyewa akan tetap tinggal di hunian yang insulasinya buruk dan mahal biaya pemanasannya. Untuk mengikuti seluruh berita terbaru tentang perumahan di Paris, kami terus memantau perkembangan perdebatan.
Paris tawarkan hunian yang lebih terjangkau: siapa saja yang berhak dan bagaimana cara mengajukan permohonan?
Menghadapi krisis perumahan, Kota Paris meluncurkan Foncière du logement abordable, yang ditujukan untuk kalangan menengah dengan biaya sewa hingga 25% lebih murah dari pasar. Tempat tinggal pertama yang terjangkau akan mulai ditawarkan minggu ini di arrondissement ke-18. [Baca selengkapnya]
Agenda berikutnya berlangsung di Majelis Nasional, sebelum pembahasan bersama para senator. Hingga saat itu, tidak ada perubahan bagi kontrak sewa yang telah ditandatangani atau diperpanjang: hunian berlabel G yang boros energi tetap dilarang untuk disewakan.
Tanggal dan jadwal
Dari 18 November 2026 Pada 24 November 2026



Paris tawarkan hunian yang lebih terjangkau: siapa saja yang berhak dan bagaimana cara mengajukan permohonan?














