Peran walikota pertama kali dibentuk di Prancis pada abad XII: seorang bangsawan feodal memilih seseorang yang bertanggung jawab menjaga keamanan warga serta menopang kehidupan ekonomi di kota tersebut. Sejak Revolusi Prancis, proses pemilihan walikota dilakukan langsung oleh warga setempat. Setelah itu, posisi walikota sempat hilang dan muncul kembali seiring gejolak politik yang melanda Prancis.
Salah satu perubahan politik besar yang menyebabkan Paris kehilangan walikotanya adalah peristiwa ini. Pada tahun 1871, Peristiwa Kommune mengguncang ibu kota, terjadi pertempuran hebat antara pemerintah dan para pekerja, pengrajin, serta buruh miskin. Insiden ini memaksa pemerintah untuk menghapuskan kantor walikota Paris, sehingga ibu kota menjadi tanpa pemimpin.
Dari tahun 1871 hingga 1977, pemerintahan Paris dijalankan oleh ketua dewan kota, yang dipilih setiap tahun. Sedangkan anggota dewan kota Paris dipilih melalui pemilihan langsung dengan sistem dua putaran, sama seperti yang digunakan saat ini untuk memilih anggota parlemen Prancis.
Situasi ini berlangsung hingga 1977. Presiden Republik saat itu, Valéry Giscard d'Estaing, memutuskan untuk mengembalikan pemilihan walikota secara langsung di Paris. Warga ibu kota akhirnya bisa kembali memilih pemimpin mereka, melalui sistem suara tidak langsung: warga memilih daftar calon, lalu dewan kota yang terpilih akan menunjuk walikota.
Meski dalam sejarah modern Paris, sosok pertama yang memegang jabatan walikota adalah Jacques Chirac, yang terpilih pada tahun 1977. Ia kemudian digantikan oleh Jean Tiberi, Bertrand Delanoë, dan Anne Hidalgo. Sekarang, warga Paris akan memilih walikota ke-5 sejak masa Komune.
