Voucher makan siang akan segera tersedia untuk digunakan sepanjang minggu, termasuk hari Minggu, dan untuk belanja makanan di supermarket. Ini adalah salah satu langkah penting dalam reformasi yang disampaikan oleh Véronique Louwagie, Menteri Perdagangan dan UKM Prancis, pada tanggal 25 Juni. Transformasi sistem ini akan diperiksa oleh Parlemen dengan tujuan untuk diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2027.
Pemerintah ingin menyesuaikan voucher makan dengan praktik-praktik baru, seperti meluasnya penggunaan teleworking, makanan yang dimasak di rumah, dan kebutuhan konsumsi yang berbeda. Sebagai hasilnya, karyawan akan dapat membeli beberapa bahan makanan yang mereka butuhkan untuk menyiapkan makanan mereka, bahkan pada hari Minggu. Namun, voucher tidak akan dapat digunakan pada hari libur nasional, untuk menjaga hubungan mereka dengan dunia profesional.
Fitur baru lainnya adalah penggunaannya akan diperluas ke seluruh Prancis, dan tidak lagi terbatas pada departemen yang dekat dengan tempat kerja. Batas harian sebesar 25 euro tetap tidak berubah.
Skema sementara yang mengizinkan penggunaan voucher makan untuk belanja makanan di supermarket (tidak termasuk alkohol, kembang gula, produk bayi, dan makanan hewan peliharaan) akan diperpanjang. Kebijakan yang sangat populer di kalangan karyawan ini telah berlaku sejak tahun 2022 dan diperpanjang setiap tahunnya. Namun, para pemilik restoran tetap menentang perpanjangan ini, karena mereka menganggapnya sebagai kehilangan penjualan, yang diperkirakan mencapai lebih dari satu miliar euro selama dua tahun menurutUmih.
Reformasi ini akan memberlakukan tiket elektronik secara penuh mulai tanggal 28 Februari 2027. Sejak tanggal tersebut, tiket kertas tidak lagi dapat digunakan. Saat ini, hampir 75% pembelian sudah dilakukan dengan menggunakan kartu. Tujuan dari modernisasi ini adalah untuk menyederhanakan prosedur bagi para pengecer, mengurangi biaya yang dikenakan oleh penerbit, dan memungkinkan pembayaran dilakukan hingga ke sen terdekat bagi karyawan.
Terakhir, voucher tidak akan berlaku lebih dari satu tahun. Menurut Menaker, tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mendorong karyawan agar lebih sering menggunakan voucher dan menghindari penumpukan pulsa yang tidak terpakai.
Tujuan dari reformasi ini, yang telah dibahas selama dua tahun, adalah untuk memodernisasi sistem yang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari lebih dari lima juta karyawan. Bentuk legislatifnya belum ditentukan, tetapi pemerintah berharap akan ada perdebatan sebelum akhir 2026.
